Apresiasi Digitalisasi Pertanahan, Teddy Ingatkan Kementerian ATR/BPN Optimalkan Keamanan Data

09-09-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). Foto : Eno/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi digitalisasi data pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, langkah digitalisasi tersebut merupakan keniscayaan di tengah era digital saat ini.

 

"Bahwa kita juga ingin agar seluruh daerah di Indonesia bisa terdata dengan baik bidang tanahnya bahkan ter-sertifikatkan, dan karena eranya sudah era digital maka digitalisasi ini menjadi penting," kata Teddy dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

 

Dalam upaya digitalisasi tersebut, Teddy menyebut dukungan anggaran merupakan hal yang penting. Terutama dalam hal upaya pengamanan data yang ada. Ia mengingatkan jangan sampai data pertanahan bobol seperti yang terjadi pada Pusat Data Nasional beberapa waktu belakangan.

 

"Jadi jangan sampai juga yang kemarin-kemarin kita dengar misalnya dengan bobolnya Pusat Data Nasional juga terulang misalnya di BPN. Naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karenanya penting juga anggaran untuk penguatan server kita supaya tidak mudah dibobol juga oleh orang," tegasnya.

 

Selain menyoroti soal digitalisasi data pertanahan, Teddy juga mengingatkan ATR/BPN untuk terus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang masih terjadi di berbagai daerah. Penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan tersebut penting untuk menghadirkan kepastian hukum di masyarakat.

 

"Kita sudah punya jejak-jejak kemarin misalnya berkaitan dengan HGU di atas HPL dan lain sebagainya. Model pola-pola seperti itu memberikan kepastian kepada masyarakat, walaupun juga masyarakat mengharapkan yang lebih," jelas Politisi Fraksi PKS ini.  (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...
Dibahas dalam UU Omnibus Law Politik, Komisi II: Putusan MK Babak Baru Demokrasi Konstitusi
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat...